DANA ASPIRASI DPRD JENEPONTO, KONGKALIKONG?

Biaya politik yang tinggi, itulah kalimat yang pas untuk menggambarkan bagaimana besarnya investasi untuk dapat menduduki kursi DPRD Jeneponto. Pertanyaannya adalah apakah setiap anggota DPRD Jeneponto menganggap itu sebagai biaya untuk mengabdi sebagai wakil rakyat di Kabupaten Jeneponto? Atau itu dianggap sebagai investasi ekonomi di jalur politik?.

Jika 35 anggota DPRD Jeneponto menganggap itu sebagai biaya pengabdian, maka sungguh mulia hati mereka. Kepada Tuhan yang maha esa, akan teriring doa bagi mereka agar kiranya menempati Sorga yang kekal kelak di hari setelah kehidupan yang fana ini. Darimana kita mengetahui niat mereka? Dapatkah kita menggali isi hati mereka satu per satu. Wow..... itu pekerjaan yang tak mungkin. Untuk itu coba kita lihat seberapa besar niat mereka dengan mengamati perilaku para anggota DPRD dari kinerja yang merekantorehkan semenjak tahun 2009 lalu.

DPRD Jeneponto periode 2009-2014 didominasi oleh generasi muda yang enerjik. Hanya kurang lebih 10 orang ketika terpilih berumur di atas 40 tahun. Saat terpilih mereka diperhadapkan dengan kondisi APBD yang mengalami defisit berjalan sebesar kurang lebih 30 Milyar Rupiah. Defisit sebesar itu adalah peninggalan di tahun terakhir DPRD periode sebelumnya.

Kondisi keuangan daerah yang semakin memburuk ternyata terjadi pada DPRD periode 2009-2014. Alih-alih menghapus defisit. Dalam periode ini justru defisit APBD semakin membengkak, bahkan hingga angka yang fantastis yakni 72 Milyar Rupiah pada tahun 2011. Penyebabnya tak lain adalah dimasukannya kegiatan belanja modal yang baru saat pembahasan.

Pemerintah Daerah (baca eksekutif), selalu mencoba mengajukan RAPBD pada posisi Surplus. Ini untuk memberikan ruang bagi DPRD menambahkan kegiatan-kegiatan prioritas dalam APBD yang belum terjangkau dengan perencanaan daerah. Posisi Surplus dalam RAPBD setelah selesai pembahasan kemudian berubah menjadi defisit dengan jumlah yang sangat tinggi. Alasan klasik yang sering dikemukakan adalah untuk manampung aspirasi masyarakat. Betulkah itu?.

Jika ditilik secara detail,setiap anggota DPRD memasukan dana aspirasi minimal sebesar 500 juta Rupiah per orang atau secara total sebesar 17,5 Milyar Rupiah, jauh lebih tinggi dari PAD Kabupaten Jeneponto yang hanya 12 Milyar Rupiah. Lebih lanjut, dana aspirasi itu mayoritas dipecah ke dalam jumlah yang tidak ditenderkan atau hanya dengan metode penunjukan langsung. Siapa yang mengerjakan? Rata-rata mereka sendiri yang mengerjakan dengan bernaung pada perusahaan-perusahaan yang dipinjam (rental) dari orang lain.

Saat pembahasan di DPRD, kalimat paling sering mereka sebut : Eksekutif tugasnya mencari uang, program kegiatan kami yang menentukan. Sungguh menjijikan. Dari uraian tersebut, terindikasi kemungkinan DPRD Jeneponto menganggap biaya yang dikeluarkan untuk kampanye sebagai investasi ekonomi di jalur politik. Saat menduduki kursi DPRD yang empuk, saatnya untukmencapai Break Event Point. Gila.........., kepedulian terhadap pembangunan daerah jadi sirna. Setiap bulan mereka menerima gaji, jalan-jalan dibungkus penganggaran biaya peningkatan SDM dan juga diberikan tunjangan perumahan serta biaya-biaya lain.

Tulisan ini sekedar curahan hati seorang anak bangsa yang merasa frustasi melihat kondisi yang ada. Terjadi kongkalkong antara DPRD dengan SKPD agar biaya- biaya politik tertutupi melalui “Dana Aspirasi”.

Sadarlah wakil rakyatku……. Jeneponto butuh kalian untuk membangun.

REDENOMINASI RUPIAH DALAM DEFINISI YANG UTUH

Bank Indonesia selaku institusi yang memiliki otoritas untuk memelihara kestabilan Rupiah terhadap barang dan jasa dan mata uang negara lain (kurs) sering alpha dalam mendefinisikan Redenominasi secara utuh. Pengertian yang partial akan menyebabkan dampak yang sangat fatal bagi kestabilan perekonomian nasional. Dalam berbagai kesempatan utamanya sosialisasi mengenai redenominasi, definisi redenominasi disederhanakan menjadi penyederhanaan nominal rupiah. Hal tersebut menjadi identik (walaupun jelas berbeda) dengan sanering yang didefinisikan sebagai pemotongan nilai uang. Uang sejumlah 1.000 Rupiah menjadi 1 Rupiah, apakah itu sanering atau redenominasi?, tentu hal ini membingungkan. Untuk itu perlu pendefinisian yang tepat terhadap kebijakan redenominasi agar tidak membingungkan utamanya dikalangan awam dan pelaku pasar.

Apabila pengertian redominasi diberikan secara utuh, maka Redenominasi idealnya didefinisikan secara komprehensif sebagai “sebuah kebijakan di mana pecahan mata uang (Denominasi) disederhanakan nilainya dengan diimbangi oleh penyesuaian nilai harga barang dan jasa”. Sebagai contoh apabila uang sejumlah 1.000 Rupiah dan disederhanakan menjadi 1 Rupiah, maka semua barang dan jasa yang berharga 1.000 Rupiah juga disederhanakan menjadi bernilai 1 Rupiah. Jadi redenominasi adalah kebijakan yang dibuat pada dua sisi yaitu nilai mata uang dan nilai barang dan jasa. Nilai mata uang merupakan nilai yang tertulis dalam label pecahan (denominasi) dan nilai barang dan jasa merupakan harga yang disepakati bersama. Pada kebijakan sanering, ketika nilai mata uang disederhanakan, nilai barang dinyatakan tetap sehingga daya beli masyarakat merosot turunkarena harga barang menjadi sangat mahal.

Presepsi yang salah terhadap redenominasi akan membawa dampak yang sangat fatal bagi perekonomian nasional. Dalam perekonomian “kepercayaan pasar” adalah segalanya. Apabila kebijakan redenominasi dipresepsikan negatif oleh pasar, maka minimal dua bahaya sedang menunggu untuk menyerang perekonomian nasional. Pertama: pelaku pasar mungkin akan berbondong-bondong membeli dollar untuk menjaga nilai uangnya. Hal tersebut tentu akan menghantam kestabilan rupiah sehingga bukan tidak mungkin rupiah akan merosot tajam.

Kedua: Harga barang akan naik tanpa terasa oleh masyarakat karena dengan penyederhanaan menaikan harga 2 sen, secara psikologi tidak berpengruh ke masyarakat luas walaupun nilai 2 sen tersebut sebenarnya adalah 2.000 rupiah. Gelombang kenaikan harga dalam jumlah yang tidak mengganggu psikologi masyarakat secara menyeluruh (jumlahnya kecil versi penyederhanaan mata uang) akan memberi dampak inflasi yang luar biasa. Terutama pada masa akhir transisi redenominasi rupiah.

Untuk itu, Bank Indonesia selayaknya menata aspek psikologi pasar sebaik mungkin. Redenominasi yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi ekonomi dan martabat bangsa harus disosialisasikan sampai ke grass roots. Pendekatan sosialisasi di hotel-hotel berbintang dan pada kalangan terpelajar kiranya dikurangi dan memberikan porsi yang besar untuk kalangan Usaha Kecil Menengah (UKM).

PROSPEK PASAR TRADISIONAL

Pada era 1980-an dan awal 1990-an supermarket Indonesia hanya melayani masyarakat kelas menengah atas (CPIS, 1994).Walaupun Supermarket lokal telah ada sejak 1970-an namun mereka hanya terkosentrasi di Kota-kota besar (Suryadarma et al, 2007). Hal tersebut mengakibatkan pandangan masyarakat sebagai konsumen bahwa semua produk yang dijual di Supermarket adalah barang bermerk, mahal dan ekslusif. Pandangan tersebut mengakibatkan dalam anggapan masyarakat bahwa supermarket adalah tempat belanja kaum menengah atas.

Anggapan yang demikian berkembang hingga awal 1990an dengan diperkuat oleh lokasi supermarket yang dibangun ditempat-tempat strategis, dekat pusat-pusat pemerintahan dengan disertai desain bangunan yang terlihat mewah baik dari eksterior maupun interior bangunan. Supermarket hanya dikunjungi oleh kaum menengah atas yang ditandai oleh gaya hidup mewah, pakaian yang dikenakan adalah merk-merk ternama, datang dengan mobil, pembayaran melalui kartu baik kredit maupun debit serta penampilan yang rapi. Kondisi tersebut menempatkan Supermarket sebagai sebuah bisnis dengan pangsa pasar yang berbeda dibanding pasar tradisional.

Pasar tradisional memiliki konsumen masyarakat menengah bawah yang gaya belanja menyenangi adanya proses tawar menawar harga secara langsung dengan penjual. Barang yang dibeli pun disesuaikan dengan penghasilan yang mereka dapat, walau kualitas agak rendah yang penting harga terjangkau. Lokasi pasar tradisional tersebar sampai ke pelosok–pelosok daerah.

Lokasi dan harga yang terjangkau serta dapat ditawar menjadi alasan utama masyarakat menengah bawah untuk memilih pasar tradisional sebagai tempat berbelanja. Jumlah masyarakat menengah bawah yang terbanyak tinggal di daerah pedesaan, untuk menjangkau supermarket yang berada di daerah perkotaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi. Demikian pula dengan kebiasaan mereka yang puas ketika mampu mendapatkan harga yang lebih murah (dapat ditawar) walaupun dari segi kualitas agak lebih rendah.

Memasuki akhir 1990an, semenjak kebijakan investasi asing langsung dalam sektor usaha ritel dibuka tepatnya tahun 1998, supermarket bermerk asing mulai masuk ke Indonesia. Supermarket mulai melakukan ekspansi hingga kota-kota kecil. Lokasi supermarket dapat menjamur di berbagai daerah. Ini sebagaimana diungkapkan oleh Jones dan Simmons (1993), Three important factors determine a retailer’s success : location and location and location. Karena lokasi yang telah ada dimana-mana, usaha ritel tidak lagi bersaing dengan sesama pengusaha ritel modern, tetapi turut bersaing dengan pengusaha ritel tradisional. Deregulasi sektor usaha ritel yang bertujuan untuk meningkatkan investasi asing langsung (IAL) atau Foreign Direct Investment (FDI) telah berdampak pada pengembangan jaringan supermarket (Readon & Hopkins, 2006). Alasan untuk Peningkatan FDI juga digunakan untuk membuka liberalisasi bisnis ritel di negara lain seperti China pada tahun 1992, Argentina, Brazil dan Meksiko tahun 1994, beberapa negara di Afrika pada pertengahan 1990an, Indonesia tahun 1998 dan India tahun 2000 (Gaiha and Thapa, 2007). Kondisi seperti ini telah digambarkan oleh Reardon et al (2003) bahwa sejak 2003 pasar supermarket di sektor usaha ritel makanan di banyak negara berkembang seperti Korea Selatan, Thailand, Taiwan, Meksiko, Polandia dan Hongaria telah mencapai 50%. Di Brazil dan Argentina, dimana perkembangan supermarket telah lebih dulu dimulai, pangsa pasarnya mencapai 60%. Trail (2006) memprediksi bahwa pada tahun 2015 nanti, pangsa pasar supermarket akan mencapai 61% di Argentina, Meksiko dan polandia; 67% di Hongaria, dan 76% di Brazil.

Dalam memandang persaingan antara pasar tradisional dan pasar modern, Suryadarma et al (2007) mengemukakan empat argumen yang dapat menyebabkan pasar tradisional kalah bersaing dengan pasar modern. Pertama, melalui skala ekonominya, supermarket dapat menjual lebih banyak produk yang lebih berkualitas dengan harga yang lebih murah. Kedua, informasi daftar harga setiap barang tersedia dan dengan mudah diakses publik, Ketiga, supermarket menyediakan lingkungan berbelanja yang lebih nyaman dan bersih, dengan jam buka yang lebih panjang, dan menawarkan aneka pilihan pembayaran seperti kartu kredit dan kartu debit dan menyediakan layanan kredit untuk peralatan rumah tangga berukuran besar. Keempat, produk yang dijual di supermarket, seperti bahan pangan, telah melalui pengawasan mutu dan tidak akan dijual bila telah kadulawarsa.

Sujana (2012) mengatakan keunggulan ritel modern dari pasar tradisional meliputi jaringan gerai, keuangan, sumberdaya manusia, manajemen modern, Teknologi, lebih dekat dengan pelanggan, kekuatan merek, private label (house brand), Citra Gerai/Loyalitas pelanggan, keunggulan omzet, profitabilitas yang lebih tinggi, sentra distribusi (distribution center), peningkatan service level dan keberadaan stok.

Karena keunggulan-keunggulan tersebut, supermarket tumbuh dengan pesat di hampir semua wilayah di Indonesia. data berikut menunjukan perkembangan jumlah outlet ritel modern.

Tabel1. Perkembangan Jumlah Outlet Ritel Modern

FORMAT	CHAIN	AUG’10	YTD MAR 11
Hypermarket/ Large Format	Carrefour	56	58
Giant	39	42
Hypermart	48	61
Lotte Hyper/WHS	20	23
Indogrosir	6	8
Hero -Giant	98	101
Ramayana	95	100
FoodMart	23	31
Carrefour Express	17	39
Yogya - Griya	56	62
Superindo	68	77
TOTAL	526	602
Minimarket/ Convinience	Indomaret	4.490	5.270
AlfaMart	4.210	5.150
AlfaMidi	161	215
Alfa Express	65	70
CircleK	269	280
StarMart	123	130
YoMart	231	250
TOTAL	9.549	11.365
Modern Drugstores	Century	211	240
Guardian	204	230
Boston	58	70
Watson	4	4
TOTAL	477	544

Sumber: LeadMAX-Co, 2011 (dalam Sujana, 2012)

Data pada tabel 1.2 memperlihatkan bahwa Pasar modern baik dalam bentuk Hypermarket, minimarket maupun modern drugstores mengalami pertumbuhan yang besar. Hanya dalam jangka waktu kurang lebih tujuh bulan jumlah hypermart bertambah sebesar 76 buah atau 14,45%, minimarket sebesar 1.816 outlet atau 19,02% dan modern Drugstores sebesar 67 outlet atau 14,05% atau secara keseluruhan ritel modern bertambah1.959 outlet (18,57).

Secara teoritik pertumbuhan pasar modern yang demikian pesat akan mengakibatkan kemerosotan pada pasar tradisional. Suryadarma et al (2007) menggambarkan bahwa pengusaha ritel tradisional pertama yang terpaksa menutup bisnisnya umumnya adalah mereka yang menjual barang-barang umum, makanan olahan, produk susu, lalu diikuti oleh toko yang menjual produk segar dan pasar basah. Setelah beberapa tahun bergelut dengan persaingan, pengusaha ritel tradisional yang biasanya masih tetap bertahan berdagang adalah mereka yang menjual satu jenis produk atau mereka yang berjualan di lokasi di mana supermarket secara resmi tidak diperkenankan untuk masuk.

USDRP (2007) mengingatkan bahwa pasar tradisional, jika dikaji secara jernih, memang memiliki beberapa fungsi penting yang tak dapat digantikan begitu saja oleh pasar modern. Setidaknya, ada empat fungsi ekonomi yang sejauh ini bisa diperankan oleh pasar tradisional, Pertama, pasar tradisional merupakan tempat dimana masyarakat berbagai lapisan memperoleh barang terjangkau, karena memang seringkali harga di pasar tradisional lebih dibandingkan harga yang ditawarkan pasar modern. Dengan kata lain pasar tradisional merupakan pilar penyangga ekonomi masyarakat kecil. Kedua, pasar tradisional merupakan tempat yang relative lebih bisa dimasuki oleh pelaku ekonomi lemah yang menempati posisi mayoritas dari sisi jumlah. Pasar tradisional jelas jauh lebih bisa diakses oleh sebagian besar pedagang yang bermodal kecil Ketiga, pasar merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat retribusi yang ditarik dari para pedagang, Keempat, akumulasi aktivitas jual beli di pasar merupakan factor penting dalam perhitungan tingkat pertumbuhan ekonomi baik pada skala local, regional maupun nasional. Hal yang serupa juga disampaikan Mudrajat (2009), ada beberapa keunggulan pasar ritel tradisional. Salah satunya adalah kemudahan akses bagi pemasok kecil termasuk petani. Selain itu di pasar ritel tradisional dapat terjadi tawar menawar, barangnya segar, dan dekat dengan rumah.

Dalam hal penyerapan tenaga kerja, Industri Ritel merupakan sektor kedua terbesar setelah sektor pertanian yaitu menyerap 18,9 juta orang tenaga kerja (Mudrajat, 2006).

Tabel 2 : Jumlah Pedagang, Luas Bangunan dan Pendapatan Pasar Tradisional di Indonesia

Tahun 2012

NO	AREA	JUMLAH	LUAS	PENDAPATAN PASAR
PASAR	PEDAGANG	PKL	LAHAN	BANGUNAN
1	Sumatera	3295	688.738	262.109	14.518.324	6.953.439	54.562.732.666,00
2	Jawa	2915	791.098	127.682	14.640.300	8.295.376	39.852.263.077,00
3	Bali Nusa tenggara	627	111.642	32.985	1.962.514	847.968	5.655.063.810,00
4	Kalimantan	718	114.477	37.580	2.618.076	1.197.046	9.620.964.402,00
5	Sulawesi	1612	192.693	65.886	4.834.543	1.954.572	6.880.802.114,00
6	Maluku – Papua	395	29.723	7.321	864.340	369.146	2.255.515.100,00
		9.562	1.928.371	533.563	39.438.097	19.617.547	118.827.341.169,00

Sumber : Kementrian Perdagangan Indonesia, 2012 (diolah)

Data pada tabel di atas menunjukan bahwa terdapat 2,4 juta orang yang berdagang di pasar tradisional termasuk 533.563 orang Pedagang Kaki Lima (PKL). Apabila masing-masing pedagang memiliki 2 orang tenaga kerja, maka setiap pedagang dan tenaga kerjanya akan berjumlah 3,8 juta orang dan ditambah pedagang kaki lima akan berjumlah 4,1 juta jiwa. Dalam menghidupi keluarganya jika 1 jiwa membiayai 3 jiwa dalam satu keluarga, maka dengan kalahnya dalam persaingan di sektor ritel, tutupnya pasar tradisional akan menyebabkan kurang lebih 12,3 juta jiwa kehilangan sumber penghasilan. Jumlah tersebut diluar penghasilan penduduk yang terkait tidak langsung dengan keberadaan pasar tradisional.

Hal serupa juga terjadi di Sulawesi Selatan. Terdapat seratus ribu orang lebih yang berdagang di pasar tradisional atau setara dengan jumlah penduduk di Kabupaten Bantaeng dan Takalar. Apabila pasar tradisional harus tutup karena kalah bersaing dengan ritel modern, maka diperkirakan sejumlah 300 ribu orang akan kehilangan mata pencaharian. Data berikut menunjukan kondisi pasar tradisional di Sulawesi Selatan.

Tabel 3 : Jumlah Pedagang, Luas Bangunan dan Pendapatan Pasar Tradisional di Sulawesi Selatan

Tahun 2012

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH	LUAS
PASAR	PEDAGANG	PKL	LAHAN	BANGUNAN
1	Selayar	21	1353	302	50125	8665
2	Bulukumba	48	5613	1648	48594	21283
3	Bantaeng	12	2204	930	34492	17070
4	Jeneponto	16	1694	2060	16646	10000
5	Takalar	9	852	430	13375	9575
6	Gowa	16	2522	755	40090	24556
7	Sinjai	20	1318	1366	83400	27725
8	Maros	13	2342	572	105850	47430
9	Pangkep	24	4371	1135	173658	20120
10	Barru	23	2662	596	32250	13338
11	Bone	50	12078	6737	84845	60813
12	Soppeng	18	7112	1125	169700	63740
13	Wajo	38	6956	2059	35300	18366
14	Sidrap	19	2270	945	31080	16461
15	Pinrang	17	1003	1820	38220	14366
16	Enrekang	13	2625	1396	80159	63959
17	Luwu	17	4555	2365	26500	16390
18	Tana Toraja	8	1150	300	14660	8670
19	Luwu Utara	10	3011	1165	23000	10097
20	Luwu Timur	18	2380	860	124615	37605
21	Makassar	17	8577	4219	176775	81581
22	Pare-pare	4	1376	148	15300	9080
23	Palopo	2	1620	130	28000	11000
	TOTAL	433	79644	33063	1446634	611890

Sumber : Kementrian Perdagangan Indonesia, 2012 (diolah)

Berdasarkan hal-hal tersebut, timbul pertanyaan: apakah pasar tradisional akan punah?.