pengunjung yg online

Anda pengunjung ke :

Tuesday, March 9, 2021

AKU MABUK

Oleh sebotol "Cap Tikus" pemberian kawanku
Kuminum hingga habis Aku pusing…..
Mereka menyebutku Mabuk
Mereka menyalahkan alkohol itu
Tidak bermoral
Tidak berakhlak Akupun berteriak.......
Dengarkanlah wahai kaum moralis
Dengarkanlah wahai kaum agamis
Akupun berteriak.......
Jika aku mabuk cinta, apa cinta akan kau larang?
Jika kau mabuk agama, apa agama akan kau larang?
Jika kita mabuk laut, apa Laut akan kau keringkan?
Jika mereka mabuk kepayang, apa yang akan kau larang?
Pohon Seho, 2 Maret 2021

Monday, December 9, 2019

PERBEDAAN CARA MENYUSUN ANGGARAN PADA SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR PRIVATE/SWASTA

Dalam hal apapun, “Perbedaan Cara” banyak dipengaruhi oleh perbedaan lingkungan kerja dan perbedaan tujuan organisasi. Untuk itu maka dalam membahas perbedaan cara menyusun anggaran pada sector public dan sector private/swasta maka pembahasan kita akan dimulai dengan mengulas perbedaan lingkungan kerja. Artikel ini sendiri telah ditayangkan dalam channel youtube: petualaNg iDe, dapat ditonton disini:  https://youtu.be/RayE70TNCk8
Lingkungan kerja sector publik dicirikan dengan doktrin utama yaitu mensejahterakan rakyat. Apapun tindakan yang diambil, kesemuanya bermuara pada dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sangat berbeda dengan sector private dimana kelanggengan organisasi merupakan indicator utama dalam tindakan pada sector swasta/private. Kelanggengan organisasi dimaknai secara nyata melalui diterimanya secara luas hasil produksi entah itu barang/jasa. Dengan diterimanya produksi di pasar, maka tercipta profit/benefit yang memungkinkan organisasi/perusahaan terus berproduksi dan nilainya semakin tinggi. Lingkungan organisasi terus berinovasi agar mampu bertahan dalam persaingan memperebutkan atau mempertahankan pasar yang ada. Pada sector public/pemerintahan semua sumberdaya diarahkan untuk mencari yang paling efektif mencapai tujuan, sedangkan pada sector swasta selalu memperhatikan bagaimana menggunakan input se efisien mungkin. ……..
Lingkungan kerja sector swasta selalu berfokus pada pangsa pasar atau konsumennya (Consumer Oriented), sedangkan pada sector public, pemerintah tidak membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan, semua warga Negara bersamaan hak dan kedudukannya sehingga sector pemerintah harus mampu mengeluarkan kebijakan secara proporsional, memperhatikan perimbangan2 baik itu wilayah, suku, ras, agama maupun profesi warga negara. Hal tersebut dapat pula dikaitkan bahwa lingkungan kerja sector swasta merupakan pembayar pajak, sedangkan pada sector public lingkungan kerjanya memiliki kewajiban untuk mengelola pajak yang dibayar oleh pihak swasta.
Hal lain tapi sangat penting dalam mempengaruhi “Perbedaan Cara” dalam penyusunan Anggaran adalah tujuan organisasi. Hal ini tentu sudah diketahui bersama dimana sector swasta selalu focus pada profit sedangkan sector pemerintah/public berfokus pada benefit/manfaat. Disinilah titik utama pembeda dalam menyusun anggaran. Sektor swasta akan menyusun anggaran berdasarkan rencana pendapatan yang akan diusahakan. Manajemen perusahaan menjadikan pendapatan sebagai janji manejerial yang harus dipenuhi kepada pemegang saham/stockholder. Jadi pertanyaan dasar saat penyusunan anggaran swasta/private adalah apa yang akan dihasilkan/didapat. Pada Sektor public/pemerintah, hal tersebut setara dengan janji politik kepala daerah kepada masyarakat yang dicerminkan pada komposisi belanja dengan pertanyaan awal: apa yang akan dikerjakan Negara/daerah. Jadi yang disusun pertama pada anggaran sector private adalah jumlah pendapatan, sedangkan pada sector public adalah jumlah belanja.
Setelah menyusun target pendapatan yang diinginkan, maka sector swasta menyusun belanja/biaya yang akan dikeluarkan.Dalam menyusun belanja, sector private sangat lentur karena tidak tunduk pada berbagai aturan/regulasi yang kaku. Aturan utama menyusun biaya/belanja pada sector private adalah harga pasar. Mana yang dapat diperoleh lebih murah dgn standar kualitas yg ditentukan, itu yg diambil.  Karena selisih antara Pendapatan dan Belanja yang semakin besar menunjukan kinerja manejerial, maka sector private sangat memperhatikan rasio pendapatan : Belanja. Apabila dalam belanja terdapat invesatasi jangka panjang yang sangat menggiurkan, maka disusun pembiayaan untuk mendanai investasi, demikian pula dengan profit yang ada, apakah menjadi laba ditahan atau dibagikan sebagai deviden, akan disusun sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan menjadi bagian dari pembiayaan.
Berbeda dengan sector private, pada sector public/pemerintahan, anggaran disusun berdasarkan urutan yang dimulai dengan menyusun rencana program dan kegiatan yang ada pada sisi belanja. Biasanya rencana dan program telah disusun dalam dokumen perencanaan jangka menengah, sehingga focus dari penyusunnan program dan kegiatan tahunan adalah pada output/outcome dan satuan harga. Setelah itu, tahap selanjutnya adalah menyusun pendapatan. Pada saat penyusunan pendapatan, maka sector pemerintah/public sangat memperhatikan kemampuan masyarakat. Dari potensi pendapatan, maka dianggarkan hanya yang dapat ditagih. Demikian pula dengan besaran tariff yang akan ditetapkan. Dipertimbangkan kondisi makro ekonomi nasional. Setelah belanja dan pendapatan maka  baik surplus, maupun deficit akan disusun anggaran pembiayaan yang intinya adalah berisi anggaran untuk menutupi deficit atau menggunakan/mengalokasikan srplus yang ada.
          Demikian perbedaan cara penyusunan anggaran pada sector public dan sector swasta.

Monday, August 5, 2019

Belajar dari “ORANG KUDUS” (Melawan Dejavu)

Dua nama mencuri perhatian publik pada bulan Juli 2019 ini. Bukan lagi nama yang berkaitan dengan Pilpres (Prabowo-Jokowi) atau terkait perang dagang AS China (Trump-Xi Jinping). Dua nama yang kita bahas dalam artikel ini berbeda, kalau nama-nama tersebut tadi yang mengemuka adalah perbedaan karakter dan prinsip, namun nama yang ini memiliki kesamaan tindakan, siapa mereka? Bukan bunga atau mawar, tapi M Tamzil dan Elly Lasut.
Sebelum kita lanjut, mari samakan frekuensi wawasan kita tentang dua nama ini. M Tamzil pada Jumat, 26 Juli 2019 ini terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh komisi lembaga antirasuah Indonesia (KPK) sedangkan nama Elly Lasut, pada bulan ini seharusnya telah dilantik menjadi Bupati Kabupaten Talaud hasil Pilkada 2018, tetapi tertunda (tidak jadi…?) dilantik, karena adanya  pertimbangan kelayakan yang masih terus dikaji. Terus apa yang menjadi kesamaan tindakan kedua nama tersebut?
1.    Pernah Menjabat Bupati : M Tamzil menjabat Bupati Kudus periode 2003-2008 sedangkan Elly Lasut menjabat Bupati Talaud periode 2004-2009 dan 2009-2012
2.    Pernah Menjadi Calon Gubernur : Baik M Tamzil maupun Elly Lasut pernah menjadi Calon Gubernur,  M Tamzil berpasangan dengan Abdul Rozaq Rais (adik Amien Rais) menjadi calon gubernur Jawa Tengah tahun 2008 dan dikalahkan oleh pasangan Bibit Waluyo-Rustriningsih.  Sedangkan Elly Engelbert Lasut berpasangan dengan Hendriata Magdashelly Wullur menjadi Calon Gubernur Sulawesi Utara tahun 2010 dan dikalahkan oleh pasangan Sinyo Harry Sarundajang dan Djouhari Kansil.
3.    Bekas Napi Koruptor : M Tamzil pernah mendekam di LP Kedungpane, Semarang. Ia bebas dari LP Kedungpane pada Sabtu, 26 Desember 2015. Tamzil merupakan terpidana kasus korupsi pengadaan sarana prasarana pendidikan di Kabupaten Kudus tahun 2004. Ia dinyatakan bersalah atas kasus korupsi pengadaan sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus tahun 2004. Ia dijatuhi hukuman selama 22 bulan penjara. Elly Lasut mendekam di LP Sukamiskin pada tahun 2011 karena divonis kasus SPPD fiktif tahun 2006-2008 dengan 7 tahun penjara.
4.      4.      Terpilih Kembali Jadi Bupati : Keluar dari penjara, baik Tamzil maupun Elly Lasut terpilih kembali menjadi Bupati. Tamzil berpasangan dengan Hartopo (Top) memenangi Pilkada setelah mengalahkan empat pasangan lainnya. Sedangkan Elly Lasut berpasangan dengan Moktar Arunde Parapaga memenangi Pilkada setelah mengalahkan tiga pasangan lainnya termasuk Patahana Sri Wahyuni MManalip.

Terus…. Apa kaitan judul artikel ini dengan kedua nama tersebut? Apakah kedua orang ini adalah orang kudus? Tentu jauh. M Tamzil adalah Bupati Kudus salah satu Kabupaten di provinsi Jawa Tengah yang terletak di jalur pantai timur laut Jawa Tengah antara Kota Semarang dan Kota Surabaya. Kota ini berjarak 51 kilometer dari timur Kota Semarang. Masyarakat Kabupaten ini sungguh istimewa karena dosa apapun yang mereka perbuat, mereka tetap kita sapa: Orang Kudus. Perhelatan politik untuk memilih Pemimpin Daerah (baca: Pilkada) selayaknya memilih orang-orang terbaik. Namun, apa daya, orang kudus menjatuhkan pilihan kepada M Tamzil sebagai “Bupati Kudus”. Tanpa mengenyampingkan keuanggulan karakter lainnya dari pribadi yang bersangkutan, namun stempel Koruptor telah tertancap dalam pribadinya. Gelar negatif yang oleh Orang Kudus dikesampingkan. Kini, dengan ditangkapnya M Tamzil, Bupati Kudus tenyata bukanlah Orang Kudus dalam arti sesungguhnya.
Sejumlah kemiripan yang penulis deskripsikan antara M Tamzil dan Elly Lasut tentu tidaklah sama dengan hitungan statistik yang dapat diprediksi akan terjadi (Forecasting). Elly Lasut hingga tulisan ini belum resmi menjadi Bupati Talaud. Tapi apakah (jika) dilantik tidak akan tersandung hal yang sama? Jangan sampai saatnya nanti Orang Talaud mengalami “dejavu” seperti yang dialami Orang Kudus. Bupati tersandung pada kenistaan yang sama. Sekali koruptor tetap koruptor…… Mari kita belajar dari Orang Kudus. 2020 kita akan memilih kembali Gubernur dan Bupati/Walikota. Say No to Coruptor. Teringatlah kita kalimat masyur dari yakang Lord Acton: “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”…….. Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan mutlak menghasilkan korup yang mutlak…….. Malunsemahe!!!

Sunday, October 30, 2016

MONEY FOLLOW PROGRAM


Hingga tahun 2016, penganggaran menggunakan pendekatan Money Follow Function. Artinya dalam penyusunan anggaran,  fungsi menjadi poros utama dalam alokasi anggaran. Hal ini dinilai menciptakan beberapa pemboroson dimana terdapat beberapa fungsi dalam pemerintahan yang tidak prioritas tetap mendapat alokasi anggaran. Prinsip Ambeg Paramarta (Skala Prioritas) menjadi kabur dimana setiap lembaga pemerintahan mengajukan anggaran dan sulit untuk dilakukan filter karena argumen dasarnya dalam alokasi anggaran adalah fungsi.
Pengalaman empiris itu selanjutnya dievaluasi dan membuahkan pendekatan penganggaran dengan prinsip “Money Follow Program”. Pendekatan “Money Follow Program” harus dipahami sebagai alokasi anggaran berdasarkan prioritas-prioritas pembangunan. Penyusunan APBN/APBD 2017, didorong sudah menggunakan pendekatan itu (“Money Follow Program”). Tentunya perubahan pendekatan harus pula dibarengi perubahan “Mind Set” penganggaran.Jika sebelumnya (menggunakan pendekatan “Money Follow Function”), filter pengalokasian anggaran adalah fungsi,  Prioritas menjadi kata kunci utama dalam penganggaran “Money Follow Program”. Bagaimana implikasinya?

Selama ini, penganggaran di daerah dimulai dari proses perencanaan dengan urutan RPJMD-Renstra SKPD- Renja SKPD-KUA/PPAS-SE KDH- RKA SKPD - RAPBD - DPA SKPD. Urutan tersebut sangat ideal dalam pendekatan “Money Follow Function”. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran memegang kendali atas usulan Pagu anggaran setiap tahun. Bagaimana dengan penganggaran dengan pendekatan “Money Follow Program”?. Penulis berpendapat sebagai berikut:

Fungsi VS Prioritas
Fungsi pemerintahan telah sangat jelas termuat dalam peraturan perundangan yang berlaku. Secara jelas dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan berbagai perubahan-perubahannya. Daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan fungsi-fungsi lain. Wajar kalau APBD dari Sabang sampai Marauke tidak memiliki varian yang berbeda. Keseragaman menjadi ciri khas dalam penganggaran karena fungsi pemerintahan pastilah sama. Pembeda utama hanya terdapat pada kuantitas rupiah. 
Pendekatan “Money Follow Program” tidak demikian. Setiap daerah memiliki prioritas yang tentu berbeda sebagaimana permasalahan di daerah pun berbeda-beda. Sebagai contoh, masalah infrastruktur dan kemiskinan menjadi prioritas utama di Papua. Kamtibmas menjadi prioritas utama di Poso, atau Kesenjangan Sosial di Sulawesi Utara. Varian APBD jika didekati dengan prioritas pembangunan pasti akan berbeda. Dengan demikian maka selayaknya penentuan prioritas harus benar benar mencerminkan kebutuhan riil pembangunan yang paling mendesak (baca;prioritas). Pertanyaan selanjutnya: siapa paling berwenang menetapkan Prioritas Pembangunan Daerah? pemerintah pusat, Kepala Daerah, wakil rakyat atau rakyat itu sendiri?. Belum adanya pengaturan yang lebih teknis tentang hal ini akan menimbulkan perbedaan pengoperasian penganggaran. Salahsatu cara terbaik adalah dengan membuat kajian isu-isu strategis di awal proses penganggaran. Kajian itu selayaknya dikerjakan secara komprehensif di bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Pemerintahan serta Infrastruktur Wilayah. Hasilnya adalah rekomendasi isu-isu strategis dan masalah-masalah pembangunan yang akan diselesaikan dalam tahun penganggaran. Isu-isu strategis tentunya berkaitan erat dengan visi pembangunan daerah dan program prioritas nasional. Hal ini untuk menjamin terciptanya sinkronisasi antara pembangunan daerah dan pusat.

Pengguna Anggaran Vs Penanggungjawab Program

Jika isu-isu strategis beserta rekomendasi program prioritas telah ditetapkan, maka program harus ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah. Dalam penetapan Program, penekanan utama adalah menjawab berapa besar kontribusi tahun penganggaran dalam pencapaian visi daerah. Presepsi dalam memandang visi daerah seharusnya sama yaitu memahami visi daerah sebagai agregat dari capaian program. Contoh sederhananya misalkan visi daerah Berdikari dalam ekonomi tahun 2021 adalah penurunan 1.000 KK miskin, maka di tahun penganggaran secara jelas memuat berapa jumlah penduduk miskin yang berkurang.

Hal utama yang berbeda dalam penerapan “Money Follow Program”  adalah peran pengguna anggaran. Jika kita memahami pengguna anggaran/Kepala SKPD adalah penanggungjawab utama keberhasilan program kegiatan di SKPD, maka dalam penerapan “Money Follow Program” fokus utamanya adalah keberhasilan program. Ini mengindikasikan bahwa program adalah  kerja kolektif. Program Pengentasan Kemiskinan adalah kolektivitas dari OPD pendidikan, Kesehatan, Tenaga Kerja dll. Kepala OPD hanya bertindak sebagai pejabat yang bertanggungjawab atas target program pada OPDnya, tetapi target program (lintas OPD) bukan menjadi tanggungjawabnya. Untuk itu, setiap program harus disertai penanggungjawab program, wewenang Kepala Daerahlah yang menunjuk, bisa dari kepala OPD yang paling dominan dalam program tersebut atau pejabat lain (Sekda, Asisten atau Staf Ahli). Dengan demikian, dalam Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Program minimal harus mencantumkan Target Program, Nama Program, Koordinator Program dan OPD-OPD pelaksana Program. Dengan demikian maka tahapan-tahapan penganggaran akan menjadi :  RPJMD- Renstra SKPD- Kajian isu strategis - Penetapan Program - Pengorganisasian Program - Renja SKPD-KUA/PPAS-SE KDH- RKA SKPD - RAPBD - DPA SKPD

Tuesday, June 9, 2015

MEMBUNUH MALAIKAT

(Motif Ekonomi Dibalik Pembiaran)

Motif ekonomi dalam masyarakat menjadi argumen bagi negara untuk bertindak. Motif ekonomi dengan menjual Narkoba direspon negara dengan hukuman mati. Alasannya sederhana: Narkoba menjadi penyebab banyaknya generasi muda yang kehilangan nyawa.Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebut setiap hari ada 33 orang yang meninggal dunia karena narkoba.  Masyarakatpun ikut memperkuat vonis negara terhadap bandar narkoba. Tidak ada hal positif yang meringankan bisnis narkoba. Globalisasi larangan peredaran narkoba semakin meyakinkan negara dalam bertindak.

Lain dengan narkoba dimana negara sangat tegas, rokok dengan bahaya yang lebih besar mendapat perlakuan khusus. Jika narkoba yang sangat mahal harganya, negara menaruh perhatian lebih, tidak demikian dengan rokok yang harganya murah, mudah diperoleh dan bahkan diberi ruang yang leluasa untuk berkampanye (baca:beriklan). Padahal data dari detik.com menyebut 50 Persen dari perokok di seluruh dunia meninggal karena penyakit terkait rokok. Kematian yang terjadi akibat rokok di Indonesia jumlahnya sama dengan jumlah korban bencana tsunami.  Tsunami itu kematiannya unpreventable, tetapi itu terjadi 150 tahunan sekali. Ini tiap tahun 239 ribu. 50 persen perokok jangka panjang meninggal dunia bukan karena terpeleset, berkelahi atau perang, namun karena penyakit akibat rokok. 

Di Indonesia, kematian akibat rokok angkanya mencapai 239 ribu per tahun. Ini lebih besar dibandingkan kematian ibu akibat persalinan dan nifas, yang sekarang menjadi perhatian pemerintah dan dunia. Sekarang 239 ribu per tahun, tidak ada yang mengalahkan. Kematian akibat kecelakaan yang angkanya cukup besar yakni 809 orang meninggal selama H-7 dan H+7 lebaran, jumlahnya hanya 35 ribu orang per tahun. Jauh lebih kecil dibandingkan kematian akibat rokok. Senada dengan itu, hasil survei Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia tahun 2007  yang dikutip viva.co.id menyebut sebanyak 1.127 orang meninggal setiap hari akibat rokok. Angka tersebut diperoleh dari angka kematian akibat rokok di Indonesia setiap tahun yang mencapai 405.720 orang. Artinya setiap jam sekitar 46 orang meninggal akibat rokok. Ironisnya 14,5 persen yang meninggal korban berusia remaja.

Perbandingan dua data tersebut tidak butuh kemampuan khusus untuk menyimpulkan bahwa rokok lebih berbahaya dari narkoba dan negara lebih "galak" ke narkoba dibanding yang lebih berbahaya yaitu rokok. Motif ekonomi kembali menjadi dasar perilaku pemerintah terhadap kedua produk bahaya tersebut. Berbeda dengan narkoba, rokok menghasilkan pendapatan bagi negara melalui penerimaan cukai. Penerimaan cukai dipungut dari 3 (tiga) jenis barang yaitu; etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol dan hasil tembakau terhadap penerimaan negara yang tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun anggaran 1990/1991, penerimaan cukai hanya sebesar Rp 1,8 triliun atau memberikan kontribusi sekitar 4 persen dari penerimaan dalam negeri, pada tahun anggaran 1999/2000 jumlah tersebut telah meningkat menjadi Rp 10,4 triliun atau menyumbang sebesar 7,3 persen dari penerimaan dalam negeri.Pada tahun anggaran 2003, penerimaan cukai ditetapkan sebesar Rp 27,9 triliun atau sebesar 8,3 persen dari penerimaan dalam negeri.Indonesia menyumbang 2,1% dari persediaan tembakau di seluruh dunia.Industri Hasil Tembakau berkontribusi bagi penerimaan negara melalui cukai. Dari sisi penerimaan negara berupa devisa, nilai ekspor tembakau dan hasil tembakau juga memegang peranan yang cukup penting. Industri Hasil Tembakau memiliki sumbangan yang besar terhadap penyerapan tenaga kerja juga sebagai salah satu objek yang dapat dijadikan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang berkaitan dengan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Lebih khusus, Industri Rokok telah memberikan kontribusi terbesar terhadap APBN Indonesia dengan nilai kontribusi cukai selama setahun sebesar 35 trilyun rupiah dengan total produksi sebesar 180 miliar batang (Data Gapri ytd September 2008). Industri rokok cukup menjanjikan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 5-7%/tahun (TEMPO Interaktif, 10 Desember 2008). Dengan jumlah produksi sebesar itu bila dikonversikan dengan jumlah konsumen maka terdapat sekitar 41 juta orang (dengan asumsi rata-rata perokok menghabiskan 1 bungkus/hari).

Tidak bisa dipungkiri, industri rokok adalah Malaikat kesejahteraan bagi negara. melarang industri rokok sama dengan membunuh  Malaikat. Bahaya akibat rokok, tidak cukup kuat menjadi alasan negara untuk menjatuhkan vonis mati terhadap bisnis rokok. Jika menjual sebotol bir, pemerintah tidak mengijinkan di warung atau minimarket sekalipun, rokok dapat dijual bebas sebebas-bebasnya. Pemerintah sangat sopan dengan industri rokok dalam bertindak. Jumlah korban akibat rokok hanya dicegah dengan sebuah tulisan di bungkus rokok yang berisi himbauan pemerintah dan gambar akibat yang ditimbulkan oleh rokok. Sebegitu besarkah motif ekonomi membutakan mata pemerintah?, beranikah pemerintah membunuh Malaikat? untuk saat ini, jawabannya sangat jelas. Pemerintah tidak memiliki nyali untuk membunuh Malaikat.Dengan kata lain, pemerintah membiarkan pembunuh yang lebih berbahaya dari Narkoba untuk tetap hidup dan menjalankan pembunuhan setiap hari.





DAFTAR PUSTAKA

  1. ROADMAP INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU". http://agro.kemenperin.go.id/.
  2. Imam Haryono. "ROAD MAP 2007–2020 INDUSTRI HASIL TEMBAKAU DAN KEBIJAKAN CUKAI". http://balittas.litbang.deptan.go.id/.
  3. Surono. "KEBIJAKAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU 2013: SINERGI DALAM ROADMAP INDUSTRI HASIL TEMBAKAU". www.bppk.depkeu.go.id.
  4. Laporan Akhir Penyusunan Pemetaan Industri Hasil Tembakau Kabupaten Bandung". http://bapeda.bandungkab.go.id/.
  5. Tri wibowo. "POTRET INDUSTRI ROKOK DI INDONESIA". http://www.fiskal.depkeu.go.id/.
  6. Agung Yuriandi, Ningrum Natasya Sirait, Runtung Sitepu,Mahmul Siregar. "ANALISIS HUKUM KEBIJAKAN TARIF CUKAI TERHADAP INDUSTRI HASIL TEMBAKAU DI SUMATERA UTARA". http://repository.usu.ac.id/.
  7. BAB 1 PENDAHULUAN. http://digilib.its.ac.id/.


Friday, May 15, 2015

ADMINISTERED PRICE, JEBAKAN INFLASI DAN HARUSKAH DIHAPUS?


Memori masyarakat Indonesia pernah terisi dengan peristiwa debat presiden, ketika Joko Widodo menanyakan ke kompetitornya (Prabowo) tentang TPID, saat itu Prabowo rupanya tidak tahu apa itu Tim Pengendali Inflasi Daerah. Betulkah itu sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kepala Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati) sehingga bukan merupakan isu yang layak diperbincangkan di level calon presiden?

Era otonomi daerah memberi kewenangan yang besar bagi Daerah (Baca: Kepala Daerah) untuk mengatur dan menata pembangunan di daerah. Ekonomi yang semakin terbuka seiring dengan globalisasi meningkatkan saling ketergantungan antar wilayah tanpa ada sekat-sekat ruang. Kenaikan harga produksi di pulau Jawa otomatis sangat mempengaruhi harga di Papua. Demikian pula kegagalan panen di Sumatera mempengaruhi permintaan harga hampir di seantero Indonesia. Inilah fenomena ekonomi yang mesti diantisipasi. Jika demikian, wajarlah kalau TPID membutuhkan perhatian presiden.

Kebijakan pemerintah utamanya terhadap administered price tidak bisa dipungkiri telah memicu tingginya inflasi di tahun 2015 ini. Admistered price adalah harga-harga barang yang ditentukan oleh pemerintah (The price of a good or service as dictated by a governmental or other governing agency). Harga BBM dan biaya angkutan kendaraan umum termasuk didalamnya. Naiknya BBM menyebabkan peningkatan biaya produksi hampir semua produk. BBM sebagai jantung penggerak mesin-mesin produksi. Menteri keuangan sendiri mengeluhkan Indonesia masih direpotkan dengan tingkat inflasi yang menggerus daya beli masyarakat. Philipina memiliki inflasi yang rendah di angka 2-3 persen, bukan masalah kalau inflasi di sana. Filipina bisa mencapai inflasi rendah lantaran sudah menghapus subsidi BBM sejak lama. Di Philipina harga BBM sudah naik turun mengikuti perkembangan harga minyak dunia. Sementara di Indonesia, masyarakat masih sibuk ketika harga BBM naik turun. Ketika harga BBM naik, harga ikut naik tapi ketika harga BBM turun harga lain tidak menyesuaikan turun. "Lifestyle di Philipina sudah terbiasa dengan harga BBM yang naik turun. Di Indonesia, BBM naik, angkutan ikut naik angkutan barang ikutan naik, nanti kalau BBM turun tidak ada perubahan. Untuk itu, sebaiknya masalah BBM jangan hanya dilihat dari ruang fiskal yang akan membesar atau keadilan. Tapi harus dilihat, bahwa Indonesia akan memasuki ekonomi yang lebih sehat dan lebih fundamental sehingga bisa mengendalikan inflasi. di Filipina itu administered price sudah tidak ada karena semuanya sudah masuk ke core inflasion. Kendali inflasi negaranya dengan baik dan konsisten.


Beranikah Indonesia keluar dari jebakan inflasi akibat administered price?, apakah ketika harga BBM diserahkan sepenuhnya ke mekanisme pasar, inflasi akan lebih terkendali?.








Thursday, May 14, 2015

INVESTASI


Perekonomian nasional dipengaruhi oleh banyak faktor. Investasi adalah salahsatunya. Investasi didefinisikan sebagai tambahan bersih terhadap stok kapital yang ada (Net Addition to Exising Capital Stock) (Nanga, 2005), atau Sumber daya yang akan digunakan untuk meningkatkan pendapatan dan konsumsi dimasa yang akan datang (Todaro, 2000), Pengeluaran yang ditunjukan untuk menambah dan mempertahankan persediaan kapital (capital stock). Persediaan kapital ini terdiri dari pabrik-pabrik, mesin-mesin kantor dan barang tahan lama lainnya yang dipakai dalam proses produksi, termasuk dalam persediaan kapital adalah rumah-rumah dan persediaan barang-barang yang belum dijual atau dipakai dalam tahun yang bersangkutan (Inventory) (Suparmoko dan Maria R, 2000),bahkan sebagai Pengeluaran atau pengeluaran penanaman modal dan perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekeonomian (Sukirno, 2004). kesemua pengertian yang ditulis dalam berbagai sumber memperlihatkan bahwa investasi sangat dibutuhkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

Sumber – sumber Investasi dapat berasal dari berbagai sumber. Sumber-sumber itu oleh Himawan Hartono dibagi menjadi 8 yaitu:
1. Dana Pribadi, biasanya dari tabungan pribadi atau deposito, menjual barang – barang berharga dan sebagainya. Kelebihan dari dana ini adalah merupakan dana yang paling murah karena tidak dikenakan beban bunga. Kekurangannya ialah jumlah yang terbatas.
2. Dana dari sistem gadai, diperoleh dengan menggadaikan barang maupun surat berharga ke lembaga formal maupun non-formal, misalkan rumah gadai. Prosedur untuk mendapatkan dana ini relatif sederhana, keterbatasannya ada pada jumlahnya yang biasanya terbatas dan juga jangka waktu pinjaman yang relatif pendek.
3. Pinjaman kepada lembaga non-formal, dana didapatkan dari pinjaman arisan keluarga atau kelompok pertemanan ataupun meminjam dari rentenir. Caranya sederhana namun jangka waktu pinjaman juga relatif pendek.
4. Bermitra / berpartner, mendapatkan pendanaan dengan mengundang investor untuk memodali usaha, atau pendanaan dari lemabaga pengembangan kemitraan. Dana juga bisa diperoleh melalui usaha modalventura. Dana semacam ini tergolong murah karena tidak ada beban bunga dan kemungkinan perusahaan tumbuh lebih cepat sangat besar. Kekurangannya adalah proses mendapatkannya sangat lama sehingga tidak dapat diandalkan untuk keperluan dana yang sangat mendesak
5. Hibah, Mendapatkan dana dari perusahaan atau lembaga yang mempunyai program pengembangan kewirausahaan. Dana jenis ini tergolong sangat murah tetapi persaingan untuk memperolehnya sangat ketat.
6. Pinjaman ke lembaga non-bank, Jenis pinjaman ini antara lain pinjaman ke komperasi simpan pinjam atau BPR, pinjaman ke lembaga pembiayaan maupun leasing. Prosedurnya relatif lebih mudah dibandingkan dengan dengan lembaga perbankan. Nilai pinjaman juga bisa dinegosiasikan demikian juga dengan jangka waktu pinjamannya. Kekurangannya terkadang suku bunga yang ditawarkan lebih tinggi. Bila ingin meminjam di koperasi, peminjam harus menjadi anggota terlebih dahulu.
7. Pinjaman ke bank, Dana didapatkan dengan meminjam langsung ke bank. Kendala terbesar adalah pada prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon kredit. Pinjaman ini relatif aman karena perjanjiannya jelas dan juga ada pengawasan dari pihak bank. Jumlah pinjaman relatif besar bila dibandingkan dengan sumber pendanaan lainnya.
8. Pasar modal, Menerbitkan surat hutang dan ditawarkan ke publik melalui pasar modal. Untuk kebutuhan dana yang sangat besar maka pinjaman ini bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat. Namun banyak syarat dan prosedur yang harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum pemohon dana layak menerbitkan surat utang ke publik. Selain itu juga perusahaan wajib menampilkan laporan keuangan setiap periode.(http://ddebussy.blogspot.com/2011/05/bab-6-mencari-sumber-pendanaan-dan.html)

Mengapa orang berinvestasi? pertanyaan tersebut berkaitan dengan beberapa alasan seseorang melakukan investasi yaitu: 1. Untuk mendapatkan kehidupan yang layak di masa mendatang. Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang. Universitas Sumatera Utara 2. Mengurangi risiko inflasi. Dengan melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan atau obyek lain, seseorang dapat menghindarkan diri dari risiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi. 3. Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi investasi 1. Suku Bunga, suku bunga merupakan faktor yang sangat penting dalam menarik investasi karena sebagian besar investasi biasanya dibiayai dari pinjaman bank. Jika suku bunga pinjaman turun maka akan mendorong investor untuk meminjam modal dan dengan pinjaman modal tersebut maka ia akan melakukan investasi; 2.Inflasi, tingkat inflasi berpengaruh negatif pada tingkat investasi hal ini disebabkan karena tingkat inflasi yang tinggi akan meningkatkan resiko proyek-proyek investasi dan dalam jangka panjang inflasi yang tinggi dapat mengurangi rata-rata masa jatuh pinjam modal serta menimbulkan distrosi informasi tentang harga-harga relatif. Menurut Greene dan Pillanueva, tingkat inflasi yang tinggi sering dinyatakan sebagai ukuran ketidakstabilan roda ekonomi makro dan suatu ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan kebijakan ekonomi makro. Dengan demikian tingkat inflasi domestik juga berpengaruh pada investasi secara tidak langsung melalui pengaruhnya pada tingkat bunga domestik. 3. Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya, pendapatan nasional per kapita untuk tingkat negara (nasional) dan PDRB per kapita untuk tingkat propinsi dan Kabupaten atau Kota. Pendapatan nasional per kapita dan PDRB per kapita merupakan cermin dari daya beli masyarakat atau pasar. Makin tinggi daya beli masyarakat suatu negara atau daerah (yang dicerminkan oleh pendapatan nasional per kapita atau PDRB per kapita) maka akan makin menarik negara atau daerah tersebut untuk berinvestasi.4. Keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, Tidak dapat dipungkiri, harapan untuk adanya suatu peningkatan aktivitas perekonomian di masa datang merupakan salah satu faktor penentu untuk para investor dalam melakukan atau tidaknya suatu investasi. Jika diperkirakan akan terjadi peningkatan aktivitas perekonomian di masa yang akan datang, maka investor kemungkinan besar tidak akan menyia-nyiakan peluang yang memungkinkan untuk meraih keuntungan lebih besar di masa yang datang. 5. Situasi Politik, Stabilitas politik dan keamanan penting bagi investor karena akan menjamin kelangsungan investasinya untuk jangka panjang. 6. Kemajuan Teknologi, Kemajuan teknologi juga penting dalam akan meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya produksi. Dengan kemajuan teknologi yang dimiliki oleh suatu negara akan memberikan peluang lebih besar pula untukdapat mendorong masuknya lebih banyak investasi7. Kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah, dapat berupa kemudahan perijinan, sarana dan prasarana atau bahkan keringanan pajak.






PUSTAKA

Todaro, 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi Bahasa Indonesia. Buku II. Penerbit Erlangga Jakarta
Muana Nanga, 2005. Makro Ekonomi: Teori, Masalah dan Kebijakan, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Mankiw, N Gregory, 2003. Teori Ekonomi Makro, Alih bahasa: Imam Nurmawan, Penerbit Erlangga, Jakarta.
Sukirno, 2004. Makro Ekonomi: Teori Pengantar, Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta.
http://ddebussy.blogspot.com/2011/05/bab-6-mencari-sumber-pendanaan-dan.html

Thursday, April 30, 2015

PERTUMBUHAN EKONOMI (Uraian Sederhana tentang Faktor yang Mempengaruhinya)

Secara umum, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), Budaya, Modal serta kewirausahaan. Dari semua faktor yang berpengaruh, Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting. Cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauhmana SDMnya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan. Namun demikian, negara berkembang selalu bertumpu kepada SDA dalam melaksanakan proses pembangunannya. Walaupun disadari, SDA saja tidak menjamin keberhasilan proses pembanguan, apabila tidak didukung oleh kemampaun SDMnya dalam mengelola SDA yang tersedia (diataranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut).

Selain itu, faktor-faktor lainnya perlu pula diperhatikan. Perkembangan Iptek yang semakin pesat juga sangat berpengaruh, utamanya dalam hal mendorong adanya percepatan proses pembangunan. Pada awalnya, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian. Demikian pula pada tahap selanjutnya. Para pelaku ekonomi terus meningkatkan perkembangan Iptek sehingga teknologi yang ada terus ditingkatkan (upgrade) sehingga semakin mendukung terciptanya peningkatan efisiensi, kualitas dan kuantitas produksi.

Budaya menghasilkan iklim investasi untuk suatu wilayah tertentu. Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros, KKN, dan sebagainya.

Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas Iptek. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas

Dan yang terakhir adalah kewirausahaan. Para pengusaha memiliki perkiraan yang matang bahwa input yang dikombinasikan akan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat atau menjadi bararang yang akan dibutuhkan masyarakat. Kemampuan mengkombinasikan input dapat disebut sebagai kemampuan inovasi. Sejarah mencatat bahwa kemampuan inovasi tidak selalu dikaitkan dengan teknologi tinggi. Contohnya, produk coca cola, salah satu minuman ringan terlaris di dunia dihasilkan oleh wirausaha Amerika Serikat.

Sunday, September 14, 2014

Pemilukada Langsung dan pembiayaannya serta Kecelakaan berpikir Koalisi Merah Putih.






Dalam sebuah tatap muka tahun 2012 yang lalu dengan Dr Tadjuddin Parenta, seorang ahli ekonomi dari Universitas Hasanuddin Makassar, penulis berkesempatan mempertanyakan “Cost Politik”  Pilkada Jawa Timur. Untuk menghasilkan seorang Soekarwo (Baca Gubenur Jatim), Negara harus mengeluarkan biaya kurang lebih 1 Trilyun Rupiah. Itu setara dengan biaya pembangunan jembatan Suramadu. Apakah itu layak?

Sungguh sangat terkejut ketika dengan sangat emosional Dr Tadjuddin Parenta menjawab bahwa penulis harus merevisi cara berpikir. Saya adalah orang ekonomi, tapi saya tidak berpikir se naif anda, demikian ekonom yang sangat disegani itu menjawab. Pembangunan bangsa ini jangan dihitung secara lugu dalam skala ekonomi. Pembangunan demokrasi adalah sama pentingnya dengan pembangunan sektor pendidikan, kesehatan maupun sektor-sektor prioritas lainnya di negeri ini.

Setelah hiruk pikuk Pemilihan Presiden dilalui oleh Bangsa ini. Kontroversi penataan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) mengemuka seiring keinginan sekelompok elit yang menamakan Koalisi Merah Putih (KMP) menginginkan perubahan format Pemilukada melalui DPRD.

Penulis tidak ingin memasuki domain politik praktis dalam tulisan ini. Perdebatan tentang manfaat dan mudaratnya Pemilukada biarlah menjadi area para politikus maupun pengamat politik. Namun selaku pemerhati ekonomi publik, penulis terusik dengan alasan bahwa Pemilukada langsung (Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat) berimplikasi pada “high ekonomi”. Gamawan Fauzi (Mendagri) memperkirakan biaya Pemilukada jika dihitung secara nasional adalah kurang lebih 41 Trilyun Rupiah. Sungguh angka yang sangat mencengangkan.

Berapapun angka yang digelontorkan untuk Pemilukada, harus dikembalikan pada pertanyaan dasar, apakah pembangunan demokrasi itu prioritas dalam pembangunan atau tidak? Jika semua komponen bangsa ini sepakat bahwa pembangunan demokrasi adalah prioritas, maka tidak mendasar untuk memperdebatkan rupiah demi rupiah yang digelontorkan untuk menghasilkan sebuah pemilukada yang demokratis.

Pertanyaan yang selanjutnya penting untuk dijawab adalah dimana letak kesalahan berpikir dalam memandang biaya Pemilukada?. Menyelami jalan berpikir KMP yang seolah-olah biaya Pemilukada yang tinggi hanya melahirkan para Koruptor. Ini dikaitkan dengan banyaknya Kepala Daerah yang tersandung tindak pidana korupsi dinegeri ini. Kepala Daerah yang terpilih, dalam kepemimpinannya terindikasi berusaha untuk mengembalikan biaya pencalonannya yang jumlahnya tidak korupsi. Dalam pandangan KMP, ini adalah akar persoalan korupsi yang dilakukan oleh para kepala Daerah. Benarkah itu?

Persoalan korupsi adalah persoalan integritas diri. Di Negeri ini, hampir semua jabatan publik telah terjangkiti virus korupsi. Baik itu yang terpilih karena mengeluarkan dana pribadi maupun yang dipilih karena profesionalismenya. Disitulah penulis menganggap terjadi kecelakaan berpikir KMP dalam memandang biaya Pemilukada.
Pasca Reformasi dalam pengelolaan keuangan negara, penganggaran dalam APBD telah meninggalkan penganggaran tradisional (Traditional Budgeting) dan kini menggunakan penganggaran berbasis kinerja (Perfomance Budgeting). Jika anggaran tradisional berbasis input maka anggaran kinerja berbasis output. Penentuan output sangat penting terkait prioritas tidaknya sebuah kegiatan.
KMP dan banyak penentang Pemilukada langsung beranggapan bahwa output dari Pemilukada langsung adalah terpilihnya Kepala Daerah. Oleh karenanya mereka beranggapan bahwa Biaya Pemilukada yang tinggi hanya menghasilkan para Koruptor itu menjadi benar. Sesungguhnya disitulah kecelakaan berpikir KMP dan kaum penentang Pemilukada langsung itu terjadi. Output Pemilukada seharusnya adalah tersalurkannya 240 Juta kedaulatan rakyat di TPS-TPS tempat mereka mencoblos. Pilihan rakyat itulah output Pemilukada. Jadi biaya negara yang dikeluarkan dalam Pemilukada adalah Objek yaitu “One Man One Votes” bukan siapa yang terpilih. Ketika partisipasi rakyat terhalangi saat Pemilukada dengan biaya yang tinggi maka hal itulah KMP perlu mempersoalkan biaya tinggi yang dikeluarkan.

Tuesday, October 8, 2013

Federal Government Shutdown, Sejarah yang Berulang dalam Praktek Pemerintahan di Amerika Serikat

 
Sejarah Pemerintahan di Amerika Serikat telah beberapa kali terjadi Government Shutdown (penutupan pemerintahan ) yaitu situasi ketika Kongres gagal menyepakati anggaran yang diperlukan untuk operasi pemerintahan. Biasanya pemerintah berhenti menyediakan semua layanan selain yang "penting" saja, namun karena Kongres harus mengesahkan semua pengeluaran pemerintah, tidak ada hukum yang melindungi layanan pemerintah apapun dari penutupan. Layanan federal boleh diteruskan untuk sementara setelah penutupan, termasuk National Weather Service dan lembaga induknya, layanan kesehatan di fasilitas federal, angkatan bersenjata, pengawasan lalu lintas udara (ATC), dan sistem penjara.
Pada pemerintahan presiden Ford dan Carter, terjadi penutupan pemerintahan secara parsial sebanyak 6 kali yang hanya memengaruhi Departemen Tenaga Kerja dan Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan. Penutupan parsial ini berlangsung mulai 8 sampai 18 hari dan masalah utamanya adalah anggaran federal untuk aborsi. Pada era pemerintahan Reagan, terjadi 8 penutupan pemerintahan secara penuh yang berlangsung selama 1 sampai 3 hari dan masalah utamanya adalah defisit anggaran Amerika Serikat. Ada pula penutupan selama 4 hari pada masa pemerintahan pertama Bush.
Pada era pemerintahan Clinton, setelah kubu konservatif menang besar di Kongres dalam Revolusi Republik 1994, terjadi dua penutupan pemerintahan secara penuh selama 5 dan 21 hari. Penutupan yang terakhir adalah yang terlama sepanjang sejarah. Lagi-lagi masalah utamanya adalah defisit anggaran Amerika Serikat.

Saturday, October 5, 2013

Sejarah Pemikiran Ekonomi Aliran Institusional


I.      PENDAHULUAN
Seiring berita tentang kebangkrutan beberapa perusahaan raksasa di Amerika Serikat akibat krisis keuangan di akhir tahun 2008 lalu, beberapa media menulis gaya hidup mewah CEO sebuah perusahaan yang sedang mengalami kesulitan finansial dan menuju kebangkrutan. Di tengah usaha pemerintah USA melakukan tindakan penyelamatan ekonomi negara adidaya, ternyata manejer-manejer perusahaan justru sedang asyik dengan kebiasaan hidup “menghambur-hamburkan uang” yang telah menjadi bagian dari gaya hidup para jet set.
Berita tersebut diatas menguak ketika ekonomi kapitalis (klasik) telah dipertanyakan ketangguhannya menghadapi guncangan krisis. Salah urus perusahaan dari para manejer keuangan di perusahaan-perusahaan raksasa USA juga dituding sebagai biang dari permasalahan tersebut. Namun dibalik berita-berita tersebut,  mengingatkan kita pada aliran pemikiran ekonomi institusional yang dirintis oleh Thorstein Bunde Veblen (1857-1929). Inti pemikiran Veblen dapat dinyatakan dalam beberapa kenyataan ekonomi yang terlihat dalam perilaku individu dan
masyarakat tidak hanya disebabkan oleh motivasi ekonomi tetapi juga karena motivasi lain (seperti motivasi sosial dan kejiwaan), maka Veblen tidak puas terhadap gambaran teoretis tentang perilaku individu dan masyarakat dalam pemikiran ekonomi ortodoks. Dengan demikian, ilmu ekonomi menurut Veblen jauh lebih luas daripada yang ditemukan dalam pandangan ahli-ahli ekonomi ortodoks. Veblen pada intinya mengkritik teori-teori yang digunakan kaum klasik dan neo-klasik yang model-model teoritis dan matematisnya dinilai bias dan cenderung terlalu menyederhanakan fenomena-fenomena ekonomi. Pemikiran-pemikiran ekonomi klasik dan neo klasik juga dikritiknya karena dianggap mengabaikan aspek-aspek non ekonomi seperti kelembagaan dan lingkungan. Padahal  Veblen menilai pengaruh keadaan dan lingkungan sangat besar terhadap tingkah laku ekonomi masyarakat. Struktur politik dan sosial yang tidak mendukung dapat meinblokir dan menimbulkan distorsi proses ekonomi.

Sejarah Pemikiran Ekonomi Praklasik, Klasik, Sosialis dan Neoklasik



Sejarah Pemikiran Ekonomi Kaum Perintis Sosialis
1.   Konsep-konsep ekonomi dari kaum perintis ditemukan terutama dalam ajaran-ajaran agama, kaidah-kaidah hukum, etika atau aturan-aturan moral. Misalnya dalam kitab Hammurabi dari Babilonia tahun 1700 sM, masyarakat Yunani telah menjelaskan tentang rincian petunjuk-petunjuk tentang cara-cara berekonomi.
2.   Plato hidup pada abad keempat sebelum Masehi mencerminkan pola pikir tradisi kaum ningrat. Ia memandang rendah terhadap para pekerja kasar dan mereka yang mengejar kekayaan. Plato menyadari bahwa produksi merupakan basis suatu negara dan penganekaragaman (diversivikasi) pekerjaan dalam masyarakat merupakan keharusan, karena tidak seorang pun yang dapat memenuhi sendiri berbagai kebutuhannya. Inilah awal dasar pemikiran Prinsip Spesialisasi kemudian dikembangkan oleh Adam Smith.
3.   Aristoteles merupakan tokoh pemikir ulung yang sangat tajam, dan menjadi dasar analisis ilmuwan modern sebab analisisnya berpangkal dari data. Konsep pemikiran ekonominya didasarkan pada konsep pengelolaan rumah tangga yang baik, melalui tukar-menukar. Aristoteleslah yang membedakan dua macam nilai barang, yaitu nilai guna dan nilai tukar. Ia menolak kehadiran uang dan pinjam-meminjam uang dengan bunga, uang hanya sebagai alat tukar-menukar saja, jika menumpuk kekayaan dengan jalan minta/mengambil riba, maka uang menjadi mandul atau tidak produktif.
4.   Xenophon seorang prajurit, sejarawan dan murid Socrates yang mengarang buku Oikonomikus (pengelolaan rumah tangga). Inti pemikiran Xenophon adalah p

Uang, Bunga dan Pendapatan dalam Sistem Keynesian


(disadur dari Bab.VI buku MACROECONOMICS oleh  R.T FROYEN)


UANG DALAM SISTEM KEYNESIAN 
 Asas teori uang Keyne’s adalah pandangannya tentang pengaruh uang terhadap pendapatan melalui tingkat bunga. Sebuah peningkatan pada stock uang, contohnya, penurunan tingkat bunga dan tingkat bunga yang lebih rendah, pada gilirannya meningkatkan permintaan aggregat dan pendapatan. dimana perlu menguji dua hubungan dalam rangkaian peristiwa menghubungkan perubahan pada stock uang dan perubahan pada pendapatan. Pertama adalah hubungan antara uang dan tingkat bunga. Kedua adalah dampak dari tingkat bunga pada permintaan aggregat. Selanjutnya dilihat dua bagian pokok pada perhubungan ini, permulaan dengan akhiran.

TINGKAT BUNGA DAN PERMINTAAN AGGREGAT
Kami sudah siap mempertimbangkan alasan-alasan mengapa investasi bisnis tergantung pada tingkat bunga. Singkatnya, sebuah proyek investasi mengharapkan keuntungan melebihi ongkos meminjam untuk membiayai proyek dengan jumlah yang cukup untuk memberi alasan pada resiko. Ketika mempertimbangkan sebuah tingkat bunga, kita juga harus mempertimbangkan

Wage Led Growth


 
Pendahuluan
Apakah Upah dapat memgakibatkan pertumbuhan ekonomi? Pertanyaan tersebut membuka tulisan ini sebagai bagian dari pencarian ilmiah terhadap berbagai isu ekonomi yang sedang dihadapi utamanya dalam wilayah makro ekonomi..
Secara makro economi GNP/GDP dapat dihitung dengan beberapa methode dan indikator. Dalam kaitannya dengan produktifitas maka dengan GDP dapat dihitung pula berapa Total Factor Productifity (TFP) dari sebuah negara. TFP menggambarkan sejauh mana Capital dan Labour dapat bersinergi sehingga menghasilkan output yang lebih besar.
Walaupun sebagian ahli ekonomimakro setuju bahwa kebijakan moneter dapat mempengaruhi pengangguran dan output, paling tidak dalam jangka pendek cabang baru dari klasik menentang pendekatan standar. Pendekatan ini hamper sama dengan pendekatan
Saran Anda Akan Menambah Sejuta Ide Saya