Akhir-akhir ini kita sedang dipertontonkan oleh penolakan para politisi terhadap tokoh yang menganut neoliberal (neolib). Publik pun banyak yang terseret opini bahwa ekonomi gaya neolib tidak sesuai lagi diterapkan dalam mengelola pemerintahan indonesia dewasa ini. Pertanyaan yang kemudian mengemuka, apa sistem yang akan kita pakai kedepan?
walaupun "ekonomi kerakyatan" menjadi pilihan para capres menjual dagangan politiknya, penulis ragu dengan konsep tersebut karena secara teoritis, belum ada (setahu saya) pengkajian yang sangat mendalam dari implementasi ekonomi kerakyatan yang sekarang sedang jadi pilihan tunggal pengelolaan ekonomi nasional ke depan (siapapun presidennya)
Neolib kita kenal dilandasi oleh pemikiran klasik yang menyerahkan ekonomi pada kekuatan pasar (invisible hand) dengan semboyan yang sangat terkenal yaitu : supply creates demand. depresi besar di tahun 1929 -1930 sebenarnya telah mengkoreksi pemikiran klasik tersebut dengan lahirnya pemikiran keynes lewat "general theory" yang menyediakan peran pemerintah yang cukup untuk melakukan intervensi dalam perkeonomian nasional.
Pemikiran-pemikiran keynes, selanjutnya berdampak pada gaya pemerintahan : "big government" dimana didalamnya melahirkan bibit-bibit unggul KKN. Seiring perjalanan waktu, pemikiran keynes tidak digunakan lagi dengan melihat berbagai kemunduran dalam perekonomian akibat penerapannya. Reinventing Gov, Good Governance dan berbagai konsep lain yang mencekcoki pemikiran pengelola negara semakin memperkokoh ketertinggalan gaya pengelolaan negara dengan sistem big government.
Waktu sedang berjalan, ketika dihadapan kita bersama terasa hantu "krisis keuangan global". para capres kemudian berpaling untuk melirik sistem lain dari neolib yang dianggap rentan terhadap krisis. Merk yang paling terkenal pada iklan-iklan politik (bukan ekonomi lho....) adalah ekonomi perlu campur tangan pemerintah!!!. Retorika yang dipakai untuk mendapat simpati rakyat adalah dengan menyebut : kedepan kita harus menggunakan sistem perekonomian kerakyatan. apa tuh?
Penulis beranggapan, ekonomi kerakyatan memiliki kandungan : big government yang besar. untuk itu : hati2 dengan penghalusan bahasa yang digunakan para politisi, kecuali kita semua setuju dengan pengelolaan negara gaya big gov.
tentukan pilihan anda di bilik tps masing-masing. nasib negara ada di tangan anda semua. GBU
pengunjung yg online
