ADMINISTERED PRICE, JEBAKAN INFLASI DAN HARUSKAH DIHAPUS?

Memori masyarakat Indonesia pernah terisi dengan peristiwa debat presiden, ketika Joko Widodo menanyakan ke kompetitornya (Prabowo) tentang TPID, saat itu Prabowo rupanya tidak tahu apa itu Tim Pengendali Inflasi Daerah. Betulkah itu sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kepala Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati) sehingga bukan merupakan isu yang layak diperbincangkan di level calon presiden?

Era otonomi daerah memberi kewenangan yang besar bagi Daerah (Baca: Kepala Daerah) untuk mengatur dan menata pembangunan di daerah. Ekonomi yang semakin terbuka seiring dengan globalisasi meningkatkan saling ketergantungan antar wilayah tanpa ada sekat-sekat ruang. Kenaikan harga produksi di pulau Jawa otomatis sangat mempengaruhi harga di Papua. Demikian pula kegagalan panen di Sumatera mempengaruhi permintaan harga hampir di seantero Indonesia. Inilah fenomena ekonomi yang mesti diantisipasi. Jika demikian, wajarlah kalau TPID membutuhkan perhatian presiden.

Kebijakan pemerintah utamanya terhadap administered price tidak bisa dipungkiri telah memicu tingginya inflasi di tahun 2015 ini. Admistered price adalah harga-harga barang yang ditentukan oleh pemerintah (The price of a good or service as dictated by a governmental or other governing agency). Harga BBM dan biaya angkutan kendaraan umum termasuk didalamnya. Naiknya BBM menyebabkan peningkatan biaya produksi hampir semua produk. BBM sebagai jantung penggerak mesin-mesin produksi. Menteri keuangan sendiri mengeluhkan Indonesia masih direpotkan dengan tingkat inflasi yang menggerus daya beli masyarakat. Philipina memiliki inflasi yang rendah di angka 2-3 persen, bukan masalah kalau inflasi di sana. Filipina bisa mencapai inflasi rendah lantaran sudah menghapus subsidi BBM sejak lama. Di Philipina harga BBM sudah naik turun mengikuti perkembangan harga minyak dunia. Sementara di Indonesia, masyarakat masih sibuk ketika harga BBM naik turun. Ketika harga BBM naik, harga ikut naik tapi ketika harga BBM turun harga lain tidak menyesuaikan turun. "Lifestyle di Philipina sudah terbiasa dengan harga BBM yang naik turun. Di Indonesia, BBM naik, angkutan ikut naik angkutan barang ikutan naik, nanti kalau BBM turun tidak ada perubahan. Untuk itu, sebaiknya masalah BBM jangan hanya dilihat dari ruang fiskal yang akan membesar atau keadilan. Tapi harus dilihat, bahwa Indonesia akan memasuki ekonomi yang lebih sehat dan lebih fundamental sehingga bisa mengendalikan inflasi. di Filipina itu administered price sudah tidak ada karena semuanya sudah masuk ke core inflasion. Kendali inflasi negaranya dengan baik dan konsisten.


Beranikah Indonesia keluar dari jebakan inflasi akibat administered price?, apakah ketika harga BBM diserahkan sepenuhnya ke mekanisme pasar, inflasi akan lebih terkendali?.